Sangatta…Direktur Rumah Sakit Kudungga Kutai Timur (Kutim) dr. Anik Istiyandari,M.P.H mengeluhkan utang BPJS yang hingga kini belum terbayar senilai Rp12 miliar. Utang ini mulai Mei, hingga pertengahan Desember, yang belum terbayarkan, padahal, pihaknya telah bolah balik melakukan penagihan, namun selalu jawabannya, masih proses.
“Untuk tahun ini, BPJS baru bayar hingga April. Selebihnya, hingga pertengahan Desember ini, belum ada pembayaran. Jadi, kalau tiap bulan klaim RSUD Rp2-2,5 miliar, apa tidak Rp12 miliar,” katanya.
Anik mengatakan, jumlah Rp12 miliar itu adalah jumlah yang cukup besar, bahkan bisa mengganggu arus kas keuangan RSUD. “kalau utang BPJS ini tidak terbayar, maka bisa saja pelayanan pasien itu terganggu. Sebab RSUD mau ambil uang dari mana untuk bayar obat-obatan kalau tidak bayar,” keluhnya.
Apalagi, anggaran dari APBD, kecil, sehingga pihaknya juga pusing menjaga arus kas, untuk bisa membeli obat-obatan, karena pelayanan tidak boleh terhenti. Terutama untuk bayar obat, karena obat tidak bisa diutang.
Diakui, dia sempat melakukan penagihan ke kantor BPJS samarinda, namun jawabannya sama, tidak ada uang, masih proses. Meskipun ditangi tiap minggu, jawabannya juga sama.
Bahkan, sempat mereka berkelit nanti dibayar dengan denda, namun bagi RSUD, bukan masalah denda, tapi ini masalah uang untuk bayar obat, agar pelayanan tidak terhambat. Apalagi, RSUD Kudungga adalah RSUD rujukan, karena itu, akibat keterlambatan BPJS bayar, maka rumah sakit terseok-seok.
“Ada yang sarankan agar pinjam uang bank, namun itu sulit dilakukan, karena bank pasti ada berbunga. Trus bunganya siap yang tanggung, sementara RSUD juga diaudit. Seharusnya BPJS yang berurusan dengan bank, agar dia yang tanggung bunganya. Namun, ini RSUD yang di suruh berurusan, dan itu tidak mungkin dilakukan,” katanya.
Bisa bank, tapi bungah siapa yang tanggung. Tidak mungin BPJS yang mau tanggung, kalau RSUD yang pinjam. Seharusnya BPJ yang tanggung pinjam, bayar utangnya, agar bunganya mereka yang tanggung. “jadi kami berharap ini bisa secepatnya dibayar, karena ini masalah pelayanan pasien,” katanya.
