Sinergi Perencanaan Pembangunan, DPRD Kutim Gelar Sosialisasi Penelaahan Pokir
SANGATTA — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur terus mematangkan langkah dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah yang transparan dan tepat sasaran. Hal ini diwujudkan melalui agenda Sosialisasi Kamus Usulan Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, yang digelar di Ruang Panel DPRD Kutai Timur, Bukit Pelangi, Senin (23/6/2026).
Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi legislatif dan eksekutif untuk menyamakan persepsi agar setiap aspirasi masyarakat yang diserap melalui reses dapat terakomodasi secara sistematis dalam dokumen perencanaan daerah.
Salah satu poin krusial dalam sosialisasi ini adalah kehadiran Kasatgas Pencegahan Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK, Andy Purwana, secara daring. Kehadiran lembaga antirasuah tersebut bertujuan untuk memberikan penguatan agar proses perencanaan pembangunan di Kutai Timur terbebas dari praktik korupsi dan tetap berada dalam koridor akuntabilitas.
Wakil Ketua I DPRD Kutai Timur, Sayid Anjas, menegaskan bahwa Pokir adalah instrumen vital karena merupakan representasi langsung dari suara rakyat.”Kegiatan ini menjadi langkah awal yang sangat penting. Pokir DPRD berasal dari aspirasi masyarakat, sehingga wajib diselaraskan dengan regulasi dan sistem yang berlaku agar hasilnya benar-benar dirasakan oleh warga,” ujar Sayid Anjas dalam sambutannya.
Selain aspek transparansi, sosialisasi ini juga fokus pada kendala teknis yang kerap dihadapi, yakni penginputan usulan ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Perbedaan nomenklatur seringkali menjadi penghambat terserapnya usulan pembangunan.
“Kami berharap melalui sosialisasi kamus usulan ini, ada kesamaan pemahaman antara legislatif dan tim anggaran pemerintah. Dengan begitu, seluruh Pokir dapat terinput dengan baik, sinkron, dan mendukung arah pembangunan daerah secara optimal,” tambah Sayid Anjas.
Senada dengan hal tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten Kutai Timur, Novian Noor, menyebutkan bahwa RKPD 2027 mengusung tema besar: Transformasi Ekonomi Berkelanjutan melalui Penguatan Infrastruktur dan SDM Berdaya Saing.
“Pokir DPRD adalah jembatan aspirasi. Kolaborasi ini memastikan bahwa aspirasi tersebut terintegrasi secara sistematis menuju Kutai Timur yang lebih sejahtera,” jelas Novian Noor.
Acara ini dihadiri oleh jajaran pimpinan dan anggota DPRD, di antaranya Ketua DPRD Kutim Jimmi, Wakil Ketua II Hj. Prayunita Utami, serta Sekretaris DPRD Jainuddin. Turut hadir Kepala Bappeda dan para pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Dengan adanya sinergi yang lebih kuat ini, pembangunan di Kutai Timur pada tahun 2027 diharapkan tidak hanya sekadar membangun fisik, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan manfaat yang nyata. (*)
