Sinergi Pemerintah-Swasta-Masyarakat Jadi Kunci Utama Percepat Penurunan Angka Stunting
Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus memperkuat strategi kolaborasi lintas sektor dalam upaya penanganan stunting. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) menegaskan, sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat menjadi kunci utama mempercepat penurunan angka stunting di daerah.
Kepala DPPKB Kutim, Achmad Junaedi, mengatakan bahwa persoalan stunting tidak bisa diselesaikan hanya oleh satu instansi.
“Ini kerja bersama. Tidak mungkin hanya mengandalkan APBD atau APBN, tetapi harus ada peran nyata dari semua unsur,” ujarnya.
Menurutnya, bentuk kolaborasi yang dimaksud melibatkan berbagai pihak seperti perusahaan, Baznas, dan organisasi masyarakat. Mereka dapat berkontribusi dalam berbagai bentuk kegiatan nyata yang mendukung peningkatan kualitas hidup keluarga berisiko stunting.
“Misalnya ada perusahaan yang ingin membantu dengan membangun jamban sehat, memasang air bersih, atau memberikan modal usaha kecil. Semua itu bentuk intervensi non-anggaran pemerintah yang sangat membantu,” jelasnya.
Junaedi menyebutkan, Pemkab Kutim juga mendukung gerakan Genting (Gerakan Nasional Orang Tua Asuh Peduli Stunting) sebagai salah satu wadah partisipasi masyarakat. Melalui gerakan ini, warga yang mampu dapat menjadi orang tua asuh bagi keluarga berisiko.
“Siapa pun bisa ikut, tidak terbatas pada pejabat atau ASN. Orang biasa pun bisa, asal punya niat baik membantu,” katanya.
Ia menambahkan, pendekatan kolaboratif ini penting agar program tidak berhenti di satu sisi. DPPKB berperan sebagai penghubung antara berbagai lembaga, agar intervensi stunting dapat dilakukan secara terarah.
“Kalau RT tidak sanggup tangani semua keluarga berisiko, kita lempar ke Baznas, ke perusahaan, ke organisasi masyarakat. Semua bergerak dalam satu arah,” terang Junaedi.
Upaya ini juga diharapkan memperkuat tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) di bidang kesehatan dan kesejahteraan keluarga.
“Kita sudah dorong perusahaan agar menyesuaikan CSR-nya untuk mendukung percepatan penurunan stunting,” tambahnya.
Selain itu, DPPKB berencana memperluas jejaring kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan komunitas lokal. Tujuannya, memperbanyak sumber daya pendukung di lapangan.
“Konsep kolaborasi ini tidak hanya dalam bentuk bantuan fisik, tapi juga penyuluhan, edukasi, dan peningkatan kapasitas keluarga,” tegasnya.
Junaedi menyebut, pihaknya kini tengah memperkuat koordinasi dengan Dinas Kesehatan, Dinas Perkim, dan Dinas PU agar intervensi yang dilakukan berjalan selaras.
“Kita tidak boleh jalan sendiri-sendiri,” katanya.
Ia optimistis, dengan semangat gotong royong dan partisipasi masyarakat, Kutai Timur bisa menjadi contoh daerah yang sukses menekan angka stunting melalui kerja kolaboratif.
“Kuncinya sinergi dan komitmen bersama,” pungkasnya. (Caya/*/ADV)
