Pengawasan Harga Sembako di Pedalaman Kutim Terancam Tidak Jalan
SANGATTA – Masyarakat di wilayah pedalaman Kabupaten Kutai Timur (Kutim) kini dibayangi ketidakpastian harga kebutuhan pokok selama bulan suci Ramadhan 2026. Hal ini menyusul terhentinya operasional pengawasan harga oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kutim akibat ketiadaan anggaran dan fasilitas pendukung yang memadai.
Kondisi ini menjadi ironi di tengah upaya pemerintah pusat menjaga stabilitas pangan nasional. Pasalnya, anggaran pemantauan dan pengendalian Bahan Pokok dan Barang Penting (Bapokting) tahun 2026 untuk Kutai Timur dilaporkan “lenyap” dari sistem perencanaan.
Fungsional Ahli Madya Disperindag Kutim, Benita, mengungkapkan kekecewaannya saat ditemui di ruang kerjanya. Menurutnya, program yang seharusnya menjadi instrumen vital untuk mencegah spekulasi harga justru tidak muncul di sistem Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
“Dua kegiatan pemantauan dan pengendalian Bapokting itu tidak ada di sistem, di Bappeda hilang. Saya juga tidak tahu kenapa tiba-tiba tidak ada,” ujar Benita, kepada sejumlah awak media belum lama ini
Padahal, berkaca pada tahun sebelumnya, anggaran yang dikucurkan hanya berkisar Rp100 juta jumlah yang sangat minim untuk mencakup wilayah seluas Kutai Timur. Dengan anggaran tersebut pun, Disperindag hanya mampu memantau 3 dari 18 kecamatan yang ada.
Absennya anggaran tahun ini dipastikan akan memutus rantai pengawasan di wilayah-wilayah jauh yang rawan mengalami lonjakan harga gila-gilaan, seperti, Kecamatan Busang, Muara Bengkal, Long Mesangat dan Karangan
Tanpa pengawasan, warga di pelosok terpaksa menelan pil pahit fluktuasi harga tanpa ada intervensi dari pemerintah daerah. Selama ini, tantangan geografis Kutim yang ekstrem menuntut penggunaan kendaraan lapangan yang mumpuni. Namun, kenyataannya Disperindag tidak memiliki mobil dinas operasional dan harus mengandalkan kendaraan sewa (rental) yang kini biayanya pun tidak tersedia.
Minimnya perhatian terhadap sektor pengawasan ini membuat para petugas di lapangan harus memutar otak. Benita menegaskan bahwa timnya sebenarnya siap bekerja meski tanpa uang saku (honor harian), asalkan biaya operasional dasar seperti bensin, makan, dan penginapan terpenuhi.
“Enggak usahlah kami bicara honor atau uang harian, itu hak kami tapi tidak apa-apa jika tidak ada. Minimal ada uang menginap, makan di jalan, dan biaya sewa mobil. Tapi sekarang, satu persen pun tidak tersedia,” pungkasnya dengan nada getir.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Bappeda Kutim mengenai penyebab hilangnya alokasi dana pengawasan harga sembako tersebut. Jika tidak segera diatasi, Ramadhan tahun ini berisiko menjadi beban berat bagi dompet warga di pelosok Kutim. (Caya/*)
