Timbulan Sampah Capai 220 Ton/Hari, Pemkab Kutim Gelar Studi Kelayakan Pembangunan TPST
SANGATTA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) mengambil langkah serius untuk mengatasi krisis sampah yang kian mendesak. Melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Pemkab memulai studi kelayakan (Feasibility Study) untuk Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Terpadu (TPST).
Tahap awal program prioritas ini ditandai dengan Focus Group Discussion (FGD) Pendahuluan yang dibuka oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Ekobang) Seskab Kutim, Noviari Noor, di Hotel Royal Victoria, Sangatta, Rabu (12/11/2025).
Kepala DLH Kutim, Aji Wijaya Effendi, memaparkan urgensi pembangunan TPST baru. Ia mengungkap, timbulan sampah di Kutim telah mencapai kondisi mengkhawatirkan, yakni lebih dari 80 ribu ton per tahun atau rata-rata 220 ton per hari.
Masalah ini diperparah dengan kondisi TPA Batota yang kapasitasnya terus menurun dan dinilai belum memenuhi standar operasional sanitasi lingkungan.
“Urgensi penyusunan kajian kelayakan teknis, ekonomi, dan lingkungan pembangunan TPST di Kutim sudah sangat mendesak,” tegas Aji.
Asisten Ekobang Noviari Noor, dalam sambutannya, menyatakan bahwa pesatnya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Kutim membawa konsekuensi serius terhadap peningkatan volume sampah.
“Persoalan pengelolaan sampah menjadi tantangan serius yang harus segera ditangani secara sistemik,” ujar Noviari.
Ia menjelaskan, kajian ini merupakan wujud nyata Misi ke-5 Bupati Kutim tentang pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan dan amanat UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
“Kajian ini bertujuan menyiapkan arah kebijakan pengelolaan sampah yang efisien, terpadu, dan berkelanjutan,” tambahnya.
Studi kelayakan ini disusun oleh tim ahli dari Pusat Studi Pengelolaan Sumber Daya Lahan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Hasil kajian diharapkan menjadi landasan ilmiah bagi Pemkab Kutim dalam menentukan lokasi, teknologi, serta model pengelolaan sampah yang paling efektif dan berkelanjutan. (*/ADV)
