Tolak Fasilitas Perusahaan Demi Integritas, Wakil Bupati Kutim Mahyunadi Pilih Tidur di Mobil
SANGKULIRANG – Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim), Mahyunadi, secara terbuka menyatakan penolakan tegasnya terhadap fasilitas akomodasi dan jamuan dari pihak perusahaan saat kunjungan kerja. Sikap tidak biasa ini diambil demi menjaga integritas pejabat dan menghindari konflik kepentingan yang berpotensi menghambat tugasnya dalam menindak perusahaan bermasalah.
Mahyunadi memilih untuk melakukan perjalanan pulang-pergi (PP) atau bahkan menginap dan tidur di mobil daripada menerima fasilitas dari perusahaan. Sikap tersebut disampaikan dalam sambutannya di acara Turnamen Bola Voli Open Cup I Desa Saka, Kecamatan Sangkulirang, pada Sabtu (8/11/2025) sore.
Mahyunadi menjelaskan bahwa penolakannya untuk menginap di camp atau fasilitas milik perusahaan adalah langkah preventif untuk mencegah “utang budi” yang dapat mengganggu independensi pemerintah daerah.
“Makanya saya di mana-mana kalau mau dijamu-jamu perusahaan, disiapkan camp, nginap, saya lebih baik pulang-pergi (PP) saja. Nginap tidur di mobil saja,” ungkap Mahyunadi.
Menurutnya, jika seorang pemimpin menerima fasilitas, hal itu dapat menghambat tindakan tegas ketika perusahaan yang bersangkutan menghadapi masalah atau terindikasi pelanggaran. “Karena kalau nginap di perusahaan nanti kita utang budi lagi. Bisa perusahaan bermasalah kita enggak bisa menindak,” tegasnya.
Selain menjaga jarak secara personal, Mahyunadi, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim CSR Kutim, mengeluarkan peringatan keras terkait penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR).
Ia meminta para Kepala Desa untuk memastikan bahwa bantuan CSR disalurkan secara transparan dan merata untuk kepentingan masyarakat, bukan hanya untuk kepentingan pribadi pejabat.
“Yang penting nanti saya pesan Pak Kades, kalau perusahaan bantu, bantuan itu untuk masyarakat. Jangan untuk Pak Kades saja, jangan untuk pejabatnya saja bantuan itu. Harus dibuka semuanya untuk kepentingan masyarakat,” pintanya.
Sikap tegas ini menjadi sinyal kuat komitmen Pemkab Kutim untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, bebas intervensi, dan fokus pada pembangunan yang sinergis dengan aspirasi tulus masyarakat. (*/ADV)
