APBD Kutim 2026 Diproyeksikan Turun, Wakil Bupati Pastikan 50 Program Unggulan Tetap Jalan
SANGATTA – Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim), Mahyunadi, memastikan bahwa 50 program unggulan Bupati dan Wakil Bupati akan tetap berjalan meskipun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutim pada tahun 2026 mendatang diproyeksikan menurun drastis. Proyeksi APBD Kutim tahun 2026 diperkirakan turun signifikan, dari Rp 9,9 triliun pada tahun 2025 menjadi Rp 4,8 triliun.
Meskipun demikian, Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, memastikan bahwa 50 program unggulan yang menjadi visi dan misi kepemimpinan bupati dan wakil bupati akan tetap berjalan. Pemerintah daerah berkomitmen untuk mencari siasat agar target-target pembangunan tetap tercapai, bahkan dengan kondisi anggaran yang lebih ketat.
Mahyunadi menjelaskan bahwa penurunan anggaran bukan berarti penghentian program, melainkan penyesuaian skala dan besaran. “Kita kan target-target capaian berupa program. Nah, program itu itu bisa gendut, bisa kurus. Tinggal yang penting semua misinya tercapai,” tegasnya kepada sejumlah awak media usai mengikuti Rapat Paripurna di DPRD Kutim, pada Jumat (31/5/2025)
Beberapa program yang telah memiliki target angka pasti, seperti rumah layak huni sebanyak 1.000 unit dalam 5 tahun, dipastikan akan tetap dikejar hingga tercapai. Sementara program yang targetnya belum terpatok angka akan disesuaikan besarannya agar sejalan dengan kemampuan keuangan daerah.
Salah satu upaya strategis untuk menjaga capaian program adalah melalui bantuan-bantuan pendanaan lainnya. Misalnya, target sawah atau lahan pertanian seluas 100 ribu hektar yang dapat dikejar melalui bantuan keuangan dari berbagai sumber, termasuk dari pemerintah provinsi atau pusat, dan lain sebagainya.
Wakil Bupati juga menyoroti program-program bantuan langsung kepada masyarakat. Program seperti seragam gratis dipastikan masih bisa dilaksanakan. Namun, untuk program seperti bantuan RT senilai Rp250 juta, pelaksanaannya akan sangat bergantung pada ketersediaan anggaran.
“Kalau kuat anggarannya ya kita prioritaskan untuk tetap dijalankan. Ya. Tapi kalau tidak kuat anggaran ini kan semuanya juga harus turun,” jelasnya.
Penyesuaian anggaran juga akan berdampak pada belanja rutin daerah, termasuk belanja pegawai dan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP), yang dipastikan akan mengalami penurunan. Hal ini merujuk pada aturan kesesuaian belanja pegawai, belanja modal, belanja langsung, dan tidak langsung yang maksimal 30%. “Penurunan nilai 30% dari total APBD yang lebih kecil secara otomatis akan mengurangi pos-pos belanja tersebut,” jelasnya
Menanggapi kekhawatiran masyarakat akan kemungkinan terlambatnya realisasi program pembangunan, Mahyunadi memastikan,”Jalan terus, jalan terus. Kita lebih efisien.”
Beliau menggarisbawahi pentingnya konsep efisiensi, yang bukan berarti pemangkasan, melainkan mengefektifkan anggaran. Anggaran yang dianggap “terlalu banyak” atau hanya digunakan untuk seremoni akan dikurangi. Pemerintah akan lebih fokus pada peningkatan infrastruktur dan pembangunan yang secara langsung berdampak pada penghematan serta peningkatan ekonomi daerah.
Secara keseluruhan, Wakil Bupati Kutim menjamin bahwa semua program unggulan yang dicanangkan akan mulai berjalan. Meskipun anggarannya mungkin “kurus” atau disesuaikan dengan kemampuan daerah, seluruh program dipastikan sudah mulai dijalankan pada tahun 2027 dan paling lambat 2028.
Bahkan, proyek yang disebut Multi Years (MI) atau proyek yang tidak bisa diselesaikan dalam satu tahun anggaran, juga dipastikan tetap bisa berlanjut. Hal ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah untuk menyelesaikan visi dan misi pembangunan mereka, terlepas dari tantangan fluktuasi anggaran. (Caya/*/ADV)
