Sangatta – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) menggelar rapat Paripurna ke-XXXIII masa persidangan ke-II tahun sidang 2024/2025. Rapat ini membahas Penyampaian Nota Pengantar Pemerintah Daerah tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kutai Timur Tahun Anggaran 2024.
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kutim, Jimmy, dihadiri 29 anggota dewan, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman, unsur Forkopimda, pejabat daerah, tokoh masyarakat, dan perwakilan organisasi.
Dalam rapat tersebut, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman memaparkan secara rinci pengelolaan keuangan daerah, mencakup pendapatan daerah, belanja daerah, serta pembiayaan daerah selama tahun anggaran 2024.
Bupati Ardiansyah melaporkan bahwa pendapatan daerah tahun 2024 terealisasi sebesar Rp10,44 triliun, yang mencapai 79,90% dari target yang ditetapkan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tercatat sebesar Rp532,25 miliar berhasil melampaui target dengan pencapaian 182,13%. Komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah tercatat sebesar Rp91,98 miliar atau 18,30% dari target yang ditetapkan.
Pendapatan transfer, yang bersumber dari pemerintah pusat dan daerah, mencapai Rp9,81 triliun, yang juga mencapai 79,99% dari target yang ditetapkan.
Realisasi belanja daerah pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp11,97 triliun atau 80,87% dari anggaran yang dialokasikan. Belanja operasional tercatat sebesar Rp5,63 triliun (82,33% dari target), sementara belanja modal terealisasi sebesar Rp5,08 triliun (76,22% dari anggaran yang dialokasikan). Untuk belanja transfer, yang mencakup bantuan keuangan, tercatat sebesar Rp1,24 triliun atau 98,84% dari target.
Dalam hal pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya tercatat sebesar Rp1,77 triliun, yang mencapai 100% dari target. Pengeluaran pembiayaan, yang seluruhnya dialokasikan untuk penyertaan modal pemerintah daerah, tercatat sebesar Rp35 miliar.
Ardiansyah juga,menyampaikan gambaran capaian indikator kinerja daerah tahun 2024, yang menunjukkan hasil positif dalam berbagai sektor pembangunan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kutim tercatat sebesar 75,90 poin, sementara laju pertumbuhan penduduk mencapai 4,47%. Persentase penduduk miskin di Kutim juga berhasil turun menjadi 8,81%, dan tingkat pengangguran terbuka tercatat sebesar 5,76%.
Dalam hal perekonomian, Ardiansyah menyampaikan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kutim mencapai 9,82%, dengan PDRB atas dasar harga berlaku dengan migas tercatat sebesar Rp159,49 triliun, mengalami penurunan sebesar 5,21% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, PDRB tanpa sektor migas dan batubara mengalami peningkatan sebesar 14,12%, mencapai Rp51,49 triliun. Laju pertumbuhan ekonomi tanpa sektor migas dan batubara juga tercatat positif, mencapai 9,59%.
Secara keseluruhan, capaian kinerja Pemkab Kutim pada tahun 2024 dalam mewujudkan kelima misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tercatat mencapai 92,53%, yang termasuk dalam kategori sangat tinggi. Capaian fisik dari program-program yang dilaksanakan tercatat mencapai 93,47%, sementara capaian keuangan mencapai 79,43%.
Pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berhasil meraih 37 penghargaan dalam berbagai sektor pembangunan. Dari jumlah tersebut, 10 penghargaan diraih di tingkat nasional, termasuk 5 penghargaan dari lembaga non-pemerintah, sementara 27 penghargaan lainnya diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Meski menyampaikan capaian yang cukup baik, Ardiansyah mengakui bahwa masih terdapat sejumlah target kinerja yang belum tercapai secara optimal. Ia menekankan pentingnya evaluasi dan perbaikan berkelanjutan agar pencapaian tersebut dapat lebih maksimal di masa depan.
“Walaupun beberapa target belum tercapai dengan optimal, saya tetap optimis bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah Kutai Timur berada dalam jalur yang benar. Kami akan terus bekerja keras dan berkolaborasi untuk memastikan kemajuan bagi masyarakat Kutai Timur,” pungkasnya. (K/*)
