oleh

Ikuti Raker, Pemkab Kutim Dapat Arahan Bagaimana Mengatasi Persoalan Korupsi

Sangatta – Bertempat di Ruang Media Center, Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Diskominfo Perstik) Kutim, Senin (24/01/2022) Bupati Ardiansyah Sulaiman beserta Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Joni, S,Sos mengikuti Rapat Kerja (Raker) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, dengan Kepala Daerah se Indonesia, melalui via zoom.

Dalam kesempatan itu,  Mendagri Tito Karnavian mengatakan tindak pidana korupsi berdampak pada sistem kepemerintahan dan kepercayaan publik kepada pemerintah. Sangat disayangkan, ada pejabat atau kepala daerah terjerat hukum. “Pemerintahan yang bersih tentunya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pendapatan asli daerah (PAD),” ujarnya saat memimpin rapat kerja

Iapun menegaskan bahwa tingkat kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belum maksimal bisa menjadi salah satu faktor terjadinya korupsi. Jika, ASN sejahtera dia memastikan hal itu akan mengurangi resiko terjadi korupsi. Berdasarkan analisis, menurut Tito, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi. Seperti sistem, biaya politik yang tinggi, proses regulasi yang panjang, masalah integritas, keserakahan dan budaya.

Sementara itu, usai mengikuti Rapat Kerja yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman mengatakan ada beberapa hal penting disampaikan Kementrian Dalam Negeri kesejumlah kepala daerah, terutama terkait masalah bagaimana mengatasi persoalan korupsi yang marak terjadi, sehingga dipandang perlu ada terobosan baru dalam sistem tata kelola pemerintahan.

“Nah ini secara teknis tadi banyak sekali digambarkan sehingga ini menjadi persoalan yang harus segera diselesaikan. Kalau Mendagri tadi, mungkin perlu ada kebijakan dari Pemerintah Pusat. Misalnya tentang kesejahteraan ASN. Serta transparansi penyelenggara pemerintah daerah,” Jelasnya

Di sisi lain, pengadaan barang dan jasa juga turut menjadi perhatian pemerintah pusat, Seperti arahan ketua LKPP pusat, Daerah dipandang perlu harus lebih banyak memanfaatkan Teknologi Informasi yang di gunakan saat ini. Sehingga, bisa menghindari pertemuan kontak langsung dan pembiayaan bisa di minimalisasi.

“Ada juga arahan tadi segera memanfaatkan prodak-prodak terkini di daerah, terutama dari UMKM. Sehingga bisa memberikan dampak ekonomi kerakyatan yang tinggi, sehingga perlu ada terobosan baru,” terangnya

Tak hanya itu, menurut Ardiansyah Sulaiman seluruh pemerintah daerah juga diminta untuk mempercepat realisasi anggaran, terutama di akhir tahun. Jika perlu harus ada konsistensi dan target untuk realisasi belanja setiap tiga bulan. “Paling tidak dalam tiga bulan sekali ada pelaksanaan kegiatan di lapangan. Agar transaksi di masyarakat juga terjadi,” Imbuhnya

“dengan adanya arahan dari Mendagri ini, maka dalam waktu dekat kami akan mengadakan Rakaor dengan seluruh SKPD, termasuk pejabat mulai eselon II hingga eselon IV, agar semua mengetahui hasil dari vidcon kali ini,” katanya.

Terkait dengan masalah transparan anggaran, Bupati mengakui Pemkab Kutim sudah sangat tranparan. Setiap paripurna pembahasan anggaran di DPRD selalu terbuka. “Wartawan bisa ikut. Hanya saja, ada yang tidak menyimaknya,” ujarnya

Bahkan, bupati meminta agar setelah pengesahan APBD, harus langsung di upload  di website Diskominfo, agar semua masyarakat bisa membuka apa program pemerintah di APBD. “Jadi tidak ada yang ditutupi,” katanya.

 

Berita Terbaru