oleh

BPKAD Akan Gandeng Kejaksaan Untuk Tertibkan dan Amankan Aset Daerah

Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam waktu dekat ini akan mengandeng Kejaksaan Negeri Kabupaten Kutai Timur untuk melakukan Penertiban dan Pengamanan Aset milik Pemerintah Daerah.

“Termasuk pensertifikasian aset tanah, yang tahun ini ditargetkan 300 bidang tanah. Karena itu, kita juga tidak bisa jalan sendiri. Alhamdulillah kita juga sudah kordinasi dengan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan secara regulasi mereka siap membantu dan untuk menaungi itu, kita juga melakukan upaya akan menekan Memorandum of Understanding (MoU) dengan pihak Kejaksaan untuk membekap kita di lapangan,” Kata Kepala BPKAD Kutim Teddy Febriansyah usai melakukan pertemuan dengan pihak kejaksaan, Selasa (18/01/2022)

Diakuinya, untuk MoU ini sendiri, pihaknya bersama dengan pihak Kejaksaan melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN), tengah merumuskan MoU-nya, sehingga dalam waktu dekat ini bisa segera dilaksanakan.

“Biar kita bisa segera action di lapangan,” Jelas Teddy Febriansyah

Selain itu, Teddy mengakui jika penertiban aset ini juga merupakan salah satu bagian rekomendasi Tim Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI wilayah kerja Kalimantan Timur (Kaltim) untuk melakukan penataan aset milik pemerintah daerah.

“Pertama masalah penertiban dan pengamanan aset, karena masih ada beberapa aset yang di pakai di luar dan juga nanti pelan-pelan mungkin teman-teman Kejaksaan nanti bisa melakukan tritmen seperti apa dan pada prinsipnya Kejari Kutim beserta jajarannya membekap penuh kegiatan ini dan yang kedua juga menjadi konsentrasi tim korsupgah KPK karena pensertifikasian tanah, karena kita punya sekitar 700 lebih bidang tanah itu belum dibayarkan dan kita diberi waktu sampai 2024, artinya dari 700 itu, dari terget saya muda-mudahan tahun ini bisa tercapai di angka 300 sertifikat, tanah milik pemkab ini.” Imbuhnya

Sementara itu, Kasi DATUN Kejari Kutim, Reza Pahlevi mengakui jika BPKAD sudah berkordinasi dan konsultasi ke Kejaksaan Negeri Kutai Timur terkait rencana MoU penertiban dan pengamanan aset milik pemerintah daerah.

“Terkait rencana isi MoU-nya kami belum mengetahuinya secara pasti, karena masih dalam tahap kordinasi dan konsultasi. Nanti setelah MoU itu, maka permasalahan yang dihadapi BPKAD akan di sampaikan ke kita. Kalau memang itu salah satu permasalahan yang diminta untuk kita dampingi ya, kita akan lakukan kajian terlebih dahulu dan membantu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” Imbuhnya

Reza pun mengakui jika hingga saat ini pihaknya masih belum mengetahui secara pasti terkait rencana BPKAD untuk meminta bantuan pihak kejaksaan dalam melakukan penertiban dan pengamanan aset milik Pemerintah Daerah.

“karena MoU itu nantikan bersifat umum. Jadi kita belum tau secara pasti mereka mintanya apa.” Tutupnya (*/KE)

Berita Terbaru