oleh

Minta Batalkan SK Bupati Tahun 2015, FRK Gelar Aksi Damai Disimpang 3 Pendidikan

Sangatta – Ditengah perayaan HUT ke 22 Kabupaten Kutai Timur (Kutim), puluhan masyarakat yang tergabung dalam Fraksi Rakyat Kutim (FRK) pada, Selasa (12/10/2021) menggelar aksi damai di simpang tiga pendidikan.

Dalam aksi tersebut puluhan kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Fraksi Rakyat Kutim menyampaikan beberapa tuntutan kepada pemerintah yang harus segera direalisasikan.

Diantaranya, meminta pemerintah untuk segera mengesahkan RUU Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan Batalkan SK Bupati Kutim tahun 2015 No 130/K 905/2015 tentang perubahan batas desa.

Dan meminta pemerintah untuk mencabut izin perusahaan pengrusak lingkungan hidup. Serta meminta Pemerintah untuk segera mengevaluasi ekstensif penyelenggaraan pemerintahan di kawasan perkantoran Bukit Pelangi.

Dalam kesempatan itu, Kordinator Lapangan (Korlap) Ikhwan Abas mengatakan di usia kabupaten Kutai timur yang ke 22. Daerah kita masih saja tidak mampu menyelesaikan persoalan masyarakat, seperti Masyarakat Adat Dayak Modang di kecamatan Busang.

“Mereka berjuang untuk merebut kembali hak tanah leluhur mereka yang direnggut paksa dengan dalih pembangunan dan kesejahteraan”. Jelasnya

Begitu juga Kars Sangkulirang-Mangkalihat dihancurkan dan sumber mata air dirusak oleh korporasi. Tata kelola pemerintahan yang masih tidak transparan.

“Bagi kami, kondisi daerah yang carut marut sekarang adalah akibat tata kelola pemerintah yang tidak pro terhadap rakyat, dan biaya pemilu yang mahal. Di kabupaten mereka berpesta, masyarakat di desa mereka biarkan menderita”. Ucap Ikhwan Abas dalam pres rilis kepada sejumlah awak media. (*/KE)

Berita Terbaru