oleh

Pandemi Tak Surutkan Semangat Pemkab Kutim Untuk Raih Prestasi

Sangatta – Meski pandemi wabah virus corona (Covid-19) melanda dunia, termaksud Kabupaten Kutai Timur dalam dua tahun terakhir, namun hal tersebut tidak menyurutkan semangat pemerintah untuk meraih prestasi di berbagai bidang penyelenggaran pemerintahan.

Terbukti, sejak covid-19 melanda Kutim pada tahun 2020 lalu, Pemkab Kutim malah meraih beberapa penghargaan. “Penghargaan SAKIP dari Kementerian PAN dan RB pada Tahun 2020, Penghargaan terbaik kedua Bidang Pengembangan Hortikultura, Kehutanan dan Pramuka tingkat Provinsi Kaltim pada Tahun 2020,” Kata Ardiansyah Sulaiman saat membacakan pidato dalam rapat paripurna ke 46, di ruang paripurna DPRD Kutim, Senin (11/10/2021)

Tak hanya itu, Pemkab Kutim juga memperoleh Penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI dan diterima lima kali berturut-turut sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 dan pada Tahun 2021 Penghargaan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK RI;

“Penghargaan terbaik bidang Kepramukaan dan pengembangan hortikultura pada peringatan HUT Provinsi Kaltim pada Januari 2021 di Samarinda, diserahkan Gubernur Kaltim Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si, kepada Pit Bupati Dr. H. Kasmidi Bulang, ST.,MM,” Bebernya

Selain itu, Pemkab Kutim juga memperoleh Penghargaan Kabupaten Layak Anak tingkat pratama dan akan diberikan sebagai kado hari jadi oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tepat pada tanggal 12 oktober 2021.

Selain pencapaian keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Kabupaten Kutai Timur masih menghadapi beberapa isu penting dalam pembangunan.  “Meliputi persoalan konektivitas antar wilayah, yaitu masih adanya jaringan jalan dalam kondisi rusak dan rusak berat, belum optimalnya penataan permukiman terutama jalan lingkungan dan sistem drainase kawasan perkotaan,” imbuhnya

Masih terbatasnya aksesibilitas pelayanan kesehatan rujukan khususnya bagi  masyarakat di beberapa kecamatan terpencil. “Masih terdapatnya desa-desa di dalam kawasan hutan, adanya inkonsistensi regulasi yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dalamhal Peta Penunjukkan Kawasan Hutan, masih terbatasnya jumlah prasarana pendukung telekomunikasi berupa menara telekomunikasi (BTS Tower) untuk daerah terpencil dan terisolir,” Terangnya

Kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat, akses air bersih dan cakupan elektrifikasi di sebagian wilayah Kabupaten Kutai Timur yang masih terus ditingkatkan. “Proses hilirisasi (downstream process) produk sektor pertanian belum secara optimal diupayakan, hal ini akan berpengaruh pada pengembangan sektor agribisnis dan agroindustri dalam rangka pencapaian visi Kabupaten Kutai Timur,”Ujarnya

Selanjutnya, peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang berkontribusi pada besaran APBD masih harus terus ditingkatkan dan dioptimalkan. “Kami menyadari sepenuhnya bahwa pemecahan masalah pada isu-isu penting tersebut memerlukan komitmen penuh dan kerjasama yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, terutama dalam menyusun dan melaksanakan strategi yang efektif untuk mengatasi isu-isu tersebut,” Harapnya (*/KE)

Berita Terbaru