oleh

Pemkab Kutim Masih Kejar Pajak Perhutanan, Pertambangan dan Perkebunan

Sangatta…Pemerintah Kutai Timur  mengaku masih terus berjuang agar  pajak sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan agar  bisa menjadi  pemasukkan  daerah, yang saat ini masih dipungut oleh Pemerintah Pusat.  Hal tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Kutim Ismunandar beberapa waktu yang lalu kepada sejumlah awak media.

“Sejak kami diamanahi jadi Bupati, kami sudah berjuang agar pajak  sektor pertambangan, perkebunan masuk  pajak daerah. Tapi,  selamanya dijanji-janji aja,  hingga kini belum direalisasikan. Jadi, kita tunggu saja janji itu apakah akan terealisasi,” katanya.

Menurut Ismunandar jika  janji ini terealisasi, maka  Pemkab Kutim dipastikan akan mendapatkan pemasukan yang cukup besar. Hal ini, karena dari ratusan ribu hektar lahan yang digunakan untuk  ketiga sektor itu,  dipastikan  nilainya besar.

“Contoh, untuk lahan perkebunan yang sudah mencapai 400 ribu hektar  saja,  seumpama pajaknya dikali Rp1000 saja per hektar, itu sudah berapa miliar. Kalau kalinya lebih dari itu,  maka akan lebih besar lagi. Jadi kalau besarnya, itu  masalah kali-kali lagi, jadi pasti besar,” katanya.

Karena besarnya pajak itu, sehingga sampai saat ini pemerintah pusat tidak mau menyerahkan pajak sektor perkebunan, pertambangan pada  daerah.  “Kita hanya diberikan pajak bumi sektor pedesaan  dan perkotaan yang kecil.  Tapi kita akan terus berjuang,  karena jika ini berhasil, Kaltim akan berdaulat dari segi  anggaran, seperti motto Pak Gubernur Kaltim bagimana agar Kaltim bisa berdaulat,” katanya.

Berita Terbaru