oleh

Kebutuhan Dokter Hewan di Kutim Sangat Mendesak

Sangatta. Berkembangnya usaha peternakan masyarakat yang tersebar di Kabupaten Kutai Timur (Kutim), mulai dari peternakan sapi potong dan sapi pesusu, kerbau, ayam, kambing hingga babi, baik usaha mandiri maupun kelompok tani, menjadi salah satu indikasi peningkatan perekonomian masyarakat Kutim. Sebab, dengan berkembangnya usaha peternakan masyarakat, ke depan mampu menjadikan Kutim sebagai salah satu daerah swasembada daging.

Namun upaya menuju swasembada daging tersebut tidak bisa serta-merta terwujud, tanpa adanya dukungan dari pemerintah, terutama dalam menyiapkan tenaga ahli hewan atau dokter hewan. Pasalnya, meskipun saat ini Kutim memiliki enam Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) yang tersebar di enam kecamatan, namun hingga saat ini Dinas Peternakan (Distan) Kutim hanya memiliki dua orang tenaga dokter hewan. Ditambah lagi keberadaan rumah potong hewan (RPH) Sangatta, yang juga membutuhkan tenaga dokter hewan. Tentunya, dengan hanya dua dokter hewan dirasa tidak mampu mencakup pengawasan dan pengobatan hewan pada 18 kecamatan di Kutim.

Kepala Dinas Pertanian Kutim, Sugiono mengatakan jika kebutuhan dokter hewan di Kutim, cukup mendesak. Meski saat ini ada beberapa tenaga penyuluh lapangan yang sudah dilatih untuk melakukan pemeriksaan terhadap hewan, namun kompetensi dan kewenangannya tidak sebesar dokter hewan. Terlebih untuk melakukan pelayanan pemeriksaan hewan di 18 kecamatan, dirasa cukup kewalahan.

Lanjutnya, pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2019 yang akan dilaksanakan di bulan Pebruari tahun depan, Kutim hanya mendapatkan jatah kuota satu formasi dokter hewan. Sugiono berharap, jika di tahun 2020 mendatang pemerintah kembali membuka keran CPNS bagi Kutim, akan ada tambahan alokasi formasi minimal sebanyak 6 dokter hewan. Sebab, dengan memiliki 6 Puskeswan dan satu RPH, minimal masing-masing unit tersebut dipimpin seorang dokter hewan dengan status PNS. Kebutuhan dokter hewan ini diharapkan bisa diusulkan oleh Pemkab Kutim kepada BKN Pusat. Namun minimal untuk menutupi kebutuhan dokter hewan yang ada saat ini, Pemkab Kutim bisa melakukan pengrekrutan dokter hewan dengan status tenaga kerja kontrak daerah (TK2D).

Berita Terbaru