oleh

TPP Pegawai Tahun Depan Di Pastikan Belum Aman

Sangatta…Setelah pemerintah daerah diwajibkan mengikuti Permendagri No 33 tentang pedoman penyusunan APBD. Nampaknya membuat Pemerintah Kabupaten Kutai Timur belum bisa memastikan pada tahun 2020 mendatang apakah masih bisa mengalokasikan anggaran untuk tunjangan perbaikan pengahasilan sejumlah pegawainya atau tidak.

Pasalnya dengan diwajibkannya pengalokasian anggaran berdasarkan persentasi yang telah diatur UU, seperti pengalokasian anggaran sebesar 20 persen untuk pendidikan, Alokasi Dana Desa 10 persen, Kesehatan 10 persen, insfrastruktur 25 persen dari APBD. Maka sebagian anggaran yang dipastikan akan terbagi habis berdasarkan peraturan yang berlaku.

Menanggapi hal tersebut Sekretaris Kabupaten Kutai Timur Irawansyah mengaku jika hingga saat ini pihaknya belum menghitung, apakah masih ada anggaran untuk pengalokasian tunjangan perbaikan penghasilan sejumlah pegawai atau tidak. Karena seluruh anggaran yang ada sudah memiliki pos berdasarkan persentasi yang telah diatur oleh UU.

“Untuk TPP, tahun depan, kami belum bisa pastikan ada atau tidak ada. Sebab kami belum hitung semua, masih adakah anggaran untuk itu. Sebab, anggaran sudah ada pos berdasarkan persentasi  yang tidak bisa diubah,” kata Sekkab Kutim Irawansyah.

Dijelaskan,  pos anggaran yang besar antara lain pendidikan 20 persen, ADD sepuluh persen, Kesehatan sepuluh persen, Pertanian 5 persen, Badan Diklat 1 persen, Pengawasan 1 persen, kominfo 0,5 persen serta infrastruktur 25 persen, dan beberapa pos anggaran lainnya.  “Dari persen itu, sudah sekitar 75 persen. Sisanya sekitar 25 persen, untuk  puluhan OPD lainnya. Jadi kami belum bisa pastikan  apa TPP ini masih aman atau tidak,” katanya.

Sebelumnya, Irawansyah mengatakan, tahun depan  anggaran bagi tiga  pos anggaran tidak bisa lagi ditawar.  Tiga Pos angaran itu adalah Dinas Pendidikan, Alokasi Dana Desa (ADD) serta Kesehatan. Ke tiga  pos anggaran ini,  harus mendapat  jatah anggaran sesuai dengan Undang-undang, karena jika tidak, akan ada sanksi

“tahun depan, anggaran Pendidikan 20 persen, Kesehatan 10 persen,  ADD 10 Persen. Ini tidak bisa ditawar. Kalau tidak sesuai dangan undang-undang, maka akan ada sanksi bagi Pemkab,” jelas Irawansyah.

Lebih lanjut, Irawansyah mengakui dengan adanya penentuan pos anggaran berdasarkan persentasi dari APBD, membuat pemerintah akan kesulitan untuk menyusun anggaran. Karena jika tidak menyusun anggaran berdasarkan aturan yang berlaku, maka Pemerintah daerah bisa terancam dikenakan sangsi, baik berupa teguran maupun berupa penundaan transfer dari pusat. (ADV Kominfo)

Berita Terbaru