oleh

Gandeng BPKAD dan BPN, DPPR Kutim Inginkan Kawasan Bukit Pelangi Aman Dari Sengketa Lahan

Sangatta…Akibat masih kerap menjadi sasaran demo dan gugatan dari sejumlah masyarakat, terkait persoalan pembebasan lahan pusat perkantoran Pemerintah Kutai Timur di Bukit Pelangi Sangatta. Membuat Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang atau DPPR Kutai Timur, berencana akan kembali menggandeng sejumlah perangkat daerah atau PD Kutim untuk menyelesaikan sejumlah permasalahan lahan di Kutim.

Pasalnya menurut Kepala DPPR Kutim, Poniso Suryo Renggono meskipun saat ini kawasan Bukit Pelangi Sangatta sudah berdiri pusat perkantoran Pemerintah Kutim yang statusnya merupakan fasilitas umum. Namun ternyata tetap saja masih ada upaya gugatan dari masyarakat bahwa lahan bangunan perkantoran tersebut, status kepemilikannya masih milik masyarakat.

Untuk itu, demi menyelesaikan permasalahan tersebut Poniso berencana akan mengandeng Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pertanahan Nasional, untuk menyelesaikan persoalan lahan di Bukit Pelangi. Seperti memastikan pemberkasan dan dokumen bukti sah atas kepemilikan lahan serta melakukan proses pengukuran dan pemetaan ruang, guna penerbitan sertifikat lahan milik Pemkab Kutim.

Lebih jauh Poniso mengatakan, terkait dasar hukum program kerja DPPR Kutim dalam pemetaan ruang kawasan Bukit Pelangi, cukup dengan diterbitkannya jaminan mutlak dari Bupati Kutim Ismunandar atas penggunaan lahan kawasan Bukit Pelangi sebagai Fasum dan didirikan bangunan perkantoran Pemkab Kutim, sejak awal tahun pendirian kawasan perkantoran hingga saat ini. (ADV Kominfo)

Berita Terbaru