oleh

DPRD Berikan respon positif Terkait Rencana Revisi Perda Retribusi

Sangatta…Setelah adanya rencana Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu atau DPMPTSP Kutim menganggap perlu dilakukannnya revisi terhadap peraturan daerah nomor 2 tahun 2002 tentang retribusi, lantaran retribusi izin mendirikan bangunan atau IMB dinilai masih sangat kurang berkontribusi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah atau PAD. Nampaknya rencana tersebut juga mendapatkan respon positif dari Wakil Ketua II DPRD Kutim Arfan.

Menurut Arfan memang selama ini pihaknya selalu mendorong Pemerintah agar bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah atau PAD Kutim. Sehingga setiap ada usulan Raperda yang dapat meningkatkan PAD Kutim selalu di prioritaskan untuk dibahas di DPRD Kutim.

Untuk itu, menurut Arfan jika Pemerintah memang menginginkan agar perda retribusi harus dilakukan revisi, demi meningkatkan PAD Kutim dari sektor retribusi izin mendirikan bangunan atau IMB. maka perda retribusi terlebih dahulu harus masuk kedalam program legislasi daerah atau prolegda untuk segera dilakukan pembahasan.

Lebih lanjut arfan menambahkan terlabih saat ini masih ada beberapa perda yang perlu diselesaikan di akhir tahun ini, seperti perda terkait pengelolaan kawasan kipi maloy. Untuk itu, jika Pemerintah berkeinginan untuk segera melakukan revisi perda Retribusi maka dalam waktu dekat pemerintah harus segera mengajukan revisi perda tersebut.

Berita Terbaru